Pusat wilayah Papua kembali menjadi sorotan internasional menyusul insiden penembakan yang terjadi di Puncak Jaya Seorang anggota Organisasi Pembebasan Papua (OPM), di tembak mati oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Insiden ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi HAM internasional, yang meragukan transparansi dan dugaan pelanggaran HAM dalam operasi militer tersebut.
Menurut keterangan resmi dari pihak militer, penembakan tersebut terjadi dalam operasi penegakan hukum di tengah pertempuran antara TNI dengan kelompok OPM. TNI menyatakan bahwa anggota OPM tersebut melakukan perlawanan dan menembak terlebih dahulu, sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas untuk melindungi diri.
Puncak Jaya Papua Memanas Akibat TNI Tembak Mati OPM
Namun, terdapat perbedaan narasi dari pihak keluarga korban dan aktivis HAM di lapangan. Mereka mengklaim bahwa korban tewas ditembak tanpa perlawanan, dan menyatakan bahwa TNI telah melakukan eksekusi ekstrayudisial. Aktivis HAM juga mendesak agar TNI transparan dan akuntabel atas kronologi kejadian tersebut.
Kericuhan yang terjadi di Puncak Jaya memicu ketegangan dan ketakutan di tengah masyarakat sipil. Banyak warga yang memilih untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, sementara akses jalan dan komunikasi menjadi terganggu.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa operasi militer di Papua bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Mereka juga menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. H. Stevanus Y. Titimur, menyatakan bahwa, “Tindakan militer harus dilakukan sesuai dengan prinsip HAM. Setiap langkah harus melalui proses hukum yang jelas dan transparan. Penembakan tanpa proses hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.”
Peristiwa ini menjadi sorotan bagi dunia internasional, dengan beberapa negara dan organisasi internasional mendesak agar Indonesia melakukan penyelidikan independen atas insiden tersebut. PBB juga menyerukan agar Indonesia menghentikan penggunaan kekerasan dan menyelesaikan konflik di Papua melalui dialog konstruktif.
Situasi di Puncak Jaya dan Papua secara keseluruhan tetap menjadi kompleks dan sensitif. Kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas adalah melalui dialog yang inklusif, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.
